Para Gubernur Sempat Adu Argumen di Rakor BBM

JAKARTA - Rapat koordinasi (rakor) dengan agenda pembahasan rencana pembatasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kementerian Dalam Negeri  yang dihadiri sejumlah menteri dan kepala daerah, ternyata sempat diwarnai perdebatan pendapat. Perdebatan itu muncul karena adanya respon dari para gubernur yang hadir pada rakor itu.

Menurut Menteri Dalam Neger (Mendagri) Gamawan Fauzi, perdebatan muncul karena setiap daerah memiliki kondisi geografis berbeda-beda. "Ada masukan-masukan karena kondisi tidak sama. Semisal  kondisi geografis di kalimantan dan Jakarta, itu kan  berbeda," ujarnya di Jakarta, Selasa (16/4) petang.

Namun demikian, lanjutnya, perbedaan bukan karena kepala daerah mengajukan penolakan atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

"Karena banyak gubernur yang justru memberikan dukungan naikkan saja pak. Ya ada beberapa gubernur lah yang mengatakan opsi ini lebih bagus. Prinsipnya semua setuju karena kenyataan di lapangan, sudah beli dengan harga yang mahal," papar Mendagri.

Namun demikian para kepala daerah akhirnya bisa memahami alasan pemerintah. Mendagri menuturkan, Menko Perekonomian Hatta Rajasa pada rakor itu membeberkan kondisi yang saat ini dihadapi pemerintah akibat beban subsidi BBM yang terus membengkak.  "Jadi setelah terakhir dijelaskan oleh pak Menko Perekonomian (Hatta Rajasa,red), semuanya memahami," ucap Gamawan.