Para Honorer K2 yang Belum Lulus PPPK, Silakan Catat Pernyataan Bu Titi Ini

Semula Titi memang menolak PPPK tetapi melihat perkembangan yang ada, pemikirannya pun berubah.

Pemerintah tidak akan menyiapkan regulasi untuk honorer K2 tua menjadi PNS. Solusi yang ditawarkan pemerintah adalah PPPK. Itu pun harus lewat tes.

"Kalau ditanya kenapa saya berubah, karena kita harus menyesuaikan diri. Bila saya tolak solusi PPPK, bagaimana dengan honorer K2 yang sudah di usia kritis sementara saya sendiri tidak bisa memastikan regulasi PNS itu akan ada kapan," tegasnya.

Dia berharap dengan diangkatnya 51.293 PPPK tahap pertama bisa menjadi uji-coba bagi honorer K2 yang tersisa.

Titi berjanji, setelah nantinya menjalankan tugas sebagai PPPK, dirinya akan memberikan testimoni kepada seluruh honorer K2.

"Kalau PPPK bagus untuk honorer K2, akan saya katakan bagus dan mengajak seluruh honorer K2 ikut seleksi PPPK. Sebaliknya bila merugikan honorer K2, saya orang pertama yang akan menyerukan untuk tidak ikut seleksi PPPK. Biarlah kami yang gelombang pertama jadi kelinci percobaan PPPK," tuturnya.

Namun, Titi optimistis, dengan pernyataan Presiden Joko Widodo pada HUT ke-75 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada 28 November, bahwa PPPK itu kesejahteraannya setara PNS jadi jaminan bagi seluruh honorer K2.

Apa yang dikatakan presiden juga sesuai dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan turunannya PP Manajemen PPPK.