Parah nih, Sekolah Swasta Ancam tak Gelar UN

“Kalau sekadar mendirikan terus duitnya dari pemerintah, bukan seperti itu tujuan dibangunnya sekolah swasta,” jelasnya.

“Sudah ada BOS dari pusat. Itu dimaksimalkan. Toh, di beberapa daerah di Pulau Jawa tidak memberikan bantuan. Kalau keuangan daerah sudah membaik, dana tersedia, sekolah pasti diberikan bantuan tanpa membedakan status negeri atau swasta,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kaltim Muhammad Adam menilai, karut-marut pendidikan Kaltim setelah tidak lepas dari lambatnya proses transisi pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, yang dikerjakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim maupun kabupaten/kota.

Saat daerah lain tuntas pada Oktober 2016, Kaltim hingga Februari 2017 baru selesai 100 persen. Tak pelak, alokasi subsidi pendidikan pemerintah pusat ke Kaltim tidak maksimal.

Sulawesi Selatan yang rampung tepat waktu bisa melobi pusat untuk mengucurkan bantuan pendidikan hingga Rp 1,6 triliun.

Sementara itu, Kaltim hanya mendapat alokasi sekira Rp 600 miliar.

“Untuk gaji guru non-PNS yang mengajar di sekolah negeri di Kaltim saja sampai saat ini masih kurang Rp 300 miliar. Itu belum masalah sekolah swasta yang tidak mendapat sepeser pun jatah BOS provinsi,” beber Adam prihatin.

Selama ini, sekolah swasta sangat mengandalkan kucuran dana BOS provinsi maupun kabupaten/kota.