Parpol Protes Dipo Alam

Persoalannya, dia merilis dengan membuat persentase berdasar latar belakang parpol para kepala daerah yang bermasalah. Elite parpol pun meradang.

Juru bicara Golkar Nurul Arifin menilai, pernyataan Dipo tersebut tendensius dan provokatif. "Itu mengadu domba," tegasnya. Menurut Nurul, kepala daerah dan birokrat adalah bagian dari pemerintah. "Mereka pejabat negara. Ketika dilantik, atribut kepartaian yang melekat pada dirinya sudah ditanggalkan dan mereka menjadi bagian dari pemerintahan," kata Nurul kemarin (30/9).

Sabtu lalu Dipo mengungkapkan, sejak Oktober 2004, presiden mengeluarkan 176 izin pemeriksaan untuk mengusut kepala daerah yang bermasalah hukum. Sebanyak 74,43 persen di antaranya terkait dengan kasus korupsi.