Partai Ummat Minta Pemerintah Jelaskan Soal Transaksi Janggal Rp 349 T

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Bidang Politik Partai Ummat Hilmi R Ibrahim meminta pemerintah menjelaskan secara gamblang soal kasus transaksi janggal senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan.

Penjelasan dari pemerintah sangat penting, karena kasus transaksi janggal tersebut telah menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

"Saya kira harus dijelaskan, apakah menyangkut buruknya tata kelola keuangan negara, lemahnya akuntabilitas pejabat atau secara nyata ada unsur kesengajaan," ujar Hilmi dalam keterangannya, Jumat (31/3).

Partai Ummat meminta pihak terkait mengungkap secara jelas transaksi itu dan melakukan penyelidikan sesuai sistem aturan yang berlaku.

"Bila ditemukan ada hal-hal yang berpotensi merugikan keuangan negara, Partai Ummat mendorong dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan keuangan negara bisa diselamatkan," ucapnya.

Hilmi lebih lanjut mengatakan pengelolaan keuangan negara yang buruk berpotensi merugikan negara.

Selain itu, juga berpotensi membuat sistem penganggaran dan alokasi pembangunan tidak efisien terhadap program-program strategis pemerintah.

Hilmi mengatakan kesejahteraan masyarakat masih rendah, hal ini merupakan bukti sistem penganggaran tidak efisien.