Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

PDIP Ajak Insinyur dan Politikus Bersinergi Wujudkan Indonesia Berdikari

Minggu, 18 Oktober 2020 – 19:42 WIB
PDIP Ajak Insinyur dan Politikus Bersinergi Wujudkan Indonesia Berdikari - JPNN.COM
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat menjadi narasumber di Forum Indonesia Berdikari (FIB) melalui telekonferensi, Minggu (18/10). Screenshot Zoom

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajak para insinyur, politisi, akademisi dan teknokrat Indonesia saling bersinergi untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari di bidang teknologi. Hasto mengingatkan Indonesia saat ini masih terbelakang dalam politik industri dan inovasi teknologi akibat strategi pembangunan perekonomian pada masa lalu.

Karena itu, penguasaan teknologi perlu dilakukan Indonesia agar bisa bersaing dengan negara-negara lain seperti yang disuarakan oleh Proklamator RI Bung Karno.

Hal ini disampaikan Hasto saat menjadi narasumber di Forum Indonesia Berdikari (FIB) melalui telekonferensi, Minggu (18/10). Hadir sebagai narasumber lainnya, Ketua Umum Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia (IKABI) Tatang Hernas Soerawidjaja. Adapun pesertanya para insinyur Indonesia dan sejumlah kepala daerah.

"Kita penting untuk menggelorakan seluruh semangat juang kita sebagai bangsa yang begitu besar, bangsa yang begitu kaya, tetapi di dalam capaian-capaian internasional kita, trennya mengalami penurunan. Ini harus ada proses recovery. Sebagai contoh dalam capaian teknologi 2015, kita ini peringkat ke 99 dari 167 negara, ini dari konteks strategy culture kita yang masih jauh. Industri pertahanan kita jauh tertinggal, apalagi industri proses yang lain. Dan kita juga di dalam melihat dari Global Innovation Index Ranking, kita juga diurutan 85 dari 129 negara atau ketujuh di ASEAN," kata Hasto.

Menurut Hasto, politik industri harus mengacu pada Pancasila yang bercita-cita pada keadilan sosial. Bagaimana 1945, Indonesia sudah punya diksi keadilan sosial, padahal itu dalam teori ilmu tersebut baru populer pada sekitar 1970. Namun, keadilan sosial, demokrasi dan kemanusiaan itu sudah disuarakan oleh para pendiri bangsa, khususnya Bung Karno.

"Di dalam Pancasila ini ada prinsip kesejahteraan, Bung Karno mengatakan Indonesia merdeka seharusnya tidak ada seorang pun mengalami kemiskinan. Karena itulah kemudian, Pancasila, dalam konteks berbangsa dsan bernegara, diterjemahkan dalam tujuan bernegara," kata Hasto.

Alumnus Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada itu menambahkan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa merupakan amanat konstitusi terhadap negara. Budaya Indonesia, lanjut dia, bukan saling mencaci maki satu sama yang lain, tetapi menghormati dan berpikir positif.

Hasto menceritakan ada satu model usaha yang dilakukan oleh pemulung. Cara produksinya cukup sederhana dan tidak menggunakan teknologi tinggi. Namun, hasil yang dilahirkan menambah nilai jual dengan signifikan. Hasto juga memaparkan bagaimana ketela bisa menjadi etanol, pengganti tepung gandum dengan glutenfree yang bagus untuk kesehatan.

Insinyur, politikus, akademisi, dan teknokrat diharapkan bisa bersinergi agar Indonesia berdikari di bidang teknologi. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikejar Indonesia agar tak tertinggal dari negara-negara lain.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News