PDIP Banyuwangi Kembalikan Formulir Anas Untuk Pilgub Jatim

Program jemput bola warga miskin sakit telah melayani ratusan warga di rumahnya. ”Jadi petugas dan dokternya yang datang merawat ke rumah. Bahkan bila harus dirujuk ke Surabaya, ada rumah singgah gratis bagi mereka,” papar Made yang juga menjabat Ketua DPRD Banyuwangi.

Untuk pengelolaan birokrasi, lanjut Made, Banyuwangi menjadi kabupaten pertama dan satu-satunya di Indonesia yang meraih nilai A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PAN-RB.

”Dari aspek pengembangan SDM, Banyuwangi dulu tak punya kampus negeri, sekarang ada tiga kampus negeri. Salah satunya Universitas Airlangga Kampus Banyuwangi yang ke depan jadi embrio Universitas Negeri Banyuwangi,” kata dia.

Anas, sambung Made, berhasil menjaga toleransi di Banyuwangi. Umat lintas agama disapa tanpa terkecuali. Banyuwangi mendapat Harmony Award 2017 dari Kementerian Agama.

Hasil survei independen, papar Made, menempatkan Anas dalam posisi popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas yang cukup memadai. ”Itu jadi modal awal untuk maju dalam proses penjaringan partai, tapi tentu semua keputusan kami pasrahkan kepada Ibu Megawati,” ujarnya.

Made menjelaskan, nama Anas sebelumnya terjaring berdasarkan rekapitulasi hasil rapat pleno DPC PDI Perjuangan se-Jatim terkait penjaringan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. Hal itu tertuang dalam surat DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Nomor 122/eKS/DPD/VI/2017 tertanggal 12 Juni 2017 yang ditujukan ke Anas. Lalu pada 14 Juni, PDI Perjuangan Banyuwangi berinisiatif mengambilkan formulir untuk Anas.

"Pengembalian formulir ini kami lakukan tanpa Pak Anas, karena beliau sedang menunaikan tugas memenuhi undangan di Jerman dari Badan Sepeda Dunia (UCI), dan sudah sepengetahuan DPP dan DPD PDI Perjuangan Jatim," pungkas Made. (adk/jpnn)