PDIP Dorong Presiden Evaluasi Newmont dan Inalum

"DPR dalam fungsi pengawasan dan legeslasi akan pro aktif," kata Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo di Jakarta, kemarin (4/6). Dia memastikan fraksinya akan mendorong dan mengawal komitment SBY tersebut. Berbagai lembaga tinggi negara dan elemen bangsa lain, imbuh Tjahjo, juga harus berperan aktif.

"Indonesia memang harus segera lepas dari ketergantungan masal di berbagai sektor kehidupan ekonomi," ujar Sekjen DPP PDIP yang juga pengagum keris, itu. Menurut Tjahjo, presiden harus segera mendorong jajarannya untuk merombak piranti perjanjian asing yang tidak sejalan dengan kebijakan dasar negara. Targetnya adalah penguatan kembali aset strategis bangsa melalui penyesuaian berbagai kontrak karya yang ada.

"Pemerintah harus berani merenegosiasi kembali kontrak -kontrak karya dengan asing yang merugikan kepentingan bangsa," katanya. Tidak cukup sampai di sana, dia menyebut pemerintah juga harus merevisi berbagai produk undang -undang di bidang ekonomi yang tidak sejalan dengan cita -cita kemerdekaan dan demokasi ekonomi. "Sebagaimana spirit pasal 33 UUD 1945," tegas Tjahjo.