PDIP-Golkar Sesalkan Ancaman Mendagri

Kamis, 29 Maret 2012 – 07:34 WIB

Wakil Walikota Surabaya, Bambang DH, saat aksi unjuk rasa tolak kenaikkan harga BBM. Foto: Diptawahyu/Jawa Pos

JAKARTA - Ancaman Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang akan memecat kepala daerah yang ikut menolak kenaikan harga BBM, menuai banyak protes dari kalangan DPR. Bahkan, sikap Gamawan dinilai hanya cari muka pada Presiden SBY saja.

“Pak Mendagri, untuk urusan ini saya sarankan tidak usah pasang badan, kalau hanya untuk mencari muka di depan Pak SBY. Saya harap Pak Mendagri hati-hati. Kalau Anda mau bicara bisa memecat gubernur dan walikota seenaknya hanya karena berbeda pendapat dengan pemerintah maka atur dulu dalam sebuah UU,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo, di Gedung DPR, Senayan, kemarin (28/3).

Politisi PDIP ini menilai ancaman Mendagri tidak berdasar. Seharusnya, ucapan ataupun ancaman seorang menteri harus berdasar pada aturan atau Undang-undang yang berlaku. Karena menurut Ganjar, tidak ada peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan kepala daerah. Namun dalam PP tersebut hanya peringatan, bukan pemecatan. “PP yang dikeluarkan itu sifatnya sanksi gradual. Yaitu peringatan, bukan main pecat,” ujarnya.

Protes serupa juga itu disampaikan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Priyo Budi Santoso. Menurut dia, Mendagri tidak perlu mengeluarkan ancaman seperti itu, karena pernyataan tersebut bisa kontraproduktif. “Iya itu tidak perlu. Nanti malah akan berdebat UU,” kata Priyo kepada INDOPOS (Grup JPNN), kemarin.