PDIP-Golkar Sesalkan Ancaman Mendagri
Kamis, 29 Maret 2012 – 07:34 WIB
Menurut Priyo, surat tersebut mengenai etika pemerintahan bahwa pemerintahan kita itu dari nasional hingga daerah satu tanpa melihat etnis, budaya, suku, ras dan atribut tertentu. “Ketika sudah disumpah maka harus tunduk dengan pemerintahan. Kan banyak bahasa dan cara yang lebih elegan ketika ingin menghimbau pada kepala-kepala daerah, ” tegasnya.
Sementara anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari meminta Mendagri untuk tidak sewenang-wenang memecat kepala daerah yang mengunakan hak pribadinya menyampaikan aspirasinya, bergabung dengan masyarakat menolak kenaikan BBM. “Sekarang ini era demokrasi, saat akses dan kontrol sipil/rakyat terhadap keputusan publik semakin besar,” kata Eva.
Politisi PDIP ini bahkan meminta Gamawan memahami bahwa para pemimpin daerah tersebut adalah pemimpin politik yang dipilih langsung oleh rakyat, yang konsekwensinya kemudian adalah pemangku fungsi birokrat.