Pelaku Industri dan Pengemudi Truk Minta Zero ODOL Diundur ke 2025

Saat menjadi penanggap di webinar ini, Rachmat Hidayat, Anggota Komite Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan perlu adanya penyelesaian permasalahan Zero ODOL ini secara komprehensif dan berkesinambungan.

Menurutnya, penerapan Zero ODOL di tahun 2023 itu sangat berat untuk dilakukan.

“Karenanya kebijakan ini kalau bisa ditunda pelaksanaannya di 2023 nanti. Namun, dalam meminta penundaan itu bukan berarti kami tidak melakukan apa-apa. Kami akan melakukan pengaturan kendaraan, kemudian memodifikasi kendaraan kita agar bisa menyesuaikan ukurannya, menyesuaikan daya angkutnya dan sebagainya sesuai aturan,” tukasnya.
 
Penanggap lainnya, Edy Suyanto, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), juga meminta Kemenhub untuk mengkaji dan menunda pelaksanaan Zero ODOL ini hingga tahun 2025 mendatang.

Bila diterapkan awal Januari 2023 kenaikan harga keramik tidak dapat dihindari, karena biaya transportasi menyumbang 25% dari harga keramik. Hal ini akan berdampak juga pada harga properti dan perumahan rakyat
 
Ateng Aryono, Sekretaris Jenderal DPP Organda, mengatakan semua pihak perlu duduk bersama agar kebijakan Zero ODOL ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya. 
 
Anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Budi Saputra menyampaikan mendukung kebijakan Zero ODOL ini. Namun, pandemi Covid-19 sangat memberatkan mereka, sehingga mereka butuh waktu untuk mempersiapkan diri lagi.

Dia menyebut membutuhkan waktu untuk berbenah. Karena, salah satu dampak dari penerapan Zero ODOL ini adalah mereka harus menambah jumlah armada itu sekitar 70.000 truk.

"Di mana hal ini tentu membutuhkan sopir dan juga dana investasi yang cukup tinggi. Itu kita kalkulasi sekitar Rp 33 triliun,” ujarnya.
 
Widodo Santoso, Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia, menyampaikan penerapan Zero ODOL akan menaikkan biaya pengangkutannya. Menurutnya, jika biaya angkutan naik sebesar 5%, harga semen akan naik sekitar 25%.

“Bayangkan kalau semen naik dua kali lipat saja, keramik akan ikut naik karena bahannya semen. Perumahan naik karena biayanya dari semen. Karenanya, kami juga meminta agar Kemenhub bisa menunda pelaksanaan Zero ODOL pada tahun 2023 mendatang,” ucapnya.
 
Vallery Gabrielia Mahodim, Koordinator Aliansi Perjuangan Pengemudi Indonesia (APPN), juga meminta agar Zero ODOL ini ditunda pelaksanaannya.

Aturan terkait dengan ODOL ini membuat dapur kami ini kacau. Kebutuhan keluarga pun akan tidak terpenuhi. Dari dulu kami sudah sering duduk bersama seperti ini, entah itu secara offline maupun online.