Pelantikan Megawati di BRIN Sudah sesuai Aturan Hukum, Ini Penjelasannya

jpnn.com, JAKARTA - Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) Bayu Dwi Anggono mengatakan penetapan dan pelantikan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang di dalamnya ada Megawati Soekarnoputri oleh Presiden Joko Widodo telah mempedomani hukum yang berlaku.

Hukum yang berlaku itu adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Keberadaan Keputusan Presiden nomor 45 tahun 2021 tentang keanggotaan dewan pengarah BRIN telah mendasarkan syarat sahnya suatu keputusan yang dibuat oleh badan/pejabat pemerintahan.

"Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di Pasal 9 menyebutkan setiap keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai peraturan perundang-undangan yang dimaksud  meliputi: (i) peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan; dan (ii) peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan," tuturnya.

Bayu mengatakan Keppres tentang keanggotaan dewan pengarah BRIN telah memenuhi ketentuan syarat sahnya suatu keputusan berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan.

Pertama, sambung Bayu, dasar kewenangan presiden menetapkan dewan pengarah BRIN sekaligus personel di dalamnya adalah  ketentuan Pasal 7 Perpres BRIN sebagai pelaksanaan dari Pasal 48 ayat (3) UU Sinas Iptek yang mendelegasikan pengaturan mengenai BRIN diatur lebih lanjut dengan Perpres.

Kedua, mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Presiden dalam menetapkan ketua dewan pengarah BRIN ex-officio berasal dari unsur dewan pengarah BPIP adalah ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perpres BRIN.

"Perlu dipahami bahwa sebagai norma hukum yang sifatnya umum maka Pasal 7 ayat (2) Perpres BRIN berlakunya tidak terkait dengan figur atau individu tertentu yang ada saat ini. Hal ini karena ketentuan dalam Pasal 7 Perpres BRIN tidak hanya berlaku untuk masa sekarang tetapi berlaku terus menerus ke depannya,"  lanjutnya.