Pelayanan PBB Buruk, Jokowi Minta Dimaklumi

JAKARTA - Beberapa tahun belakangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak lagi ditangani oleh pemerintah pusat. Pajak tahunan itu sudah diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah (pemda).

Namun warga justru menilai Pemda tidak becus dalam memberikan pelayanan terkait pembayaran PBB. Banyak warga yang mengeluhkan proses pembayaran yang rumit sejak dikelola pemda. Hal ini dirasakan juga oleh warga ibu kota.

Menanggapi keluhan ini, Gubernur DkI jakarta Jokow Widodo menilai pelayanan buruk itu hal yang wajar. Ia berharap masyarakat Jakarta bisa maklum.

"Ini kan masih transisi dari kantor pajak sekarang ke pemda. Ini kan ada transisi, kalau ada hal kayak gitu mohon dimaklumi," kata Gubernur Jokowi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (8/1).