Pemangkasan TPS Dilapor ke Bawaslu

Kamis, 16 Juli 2009 – 18:22 WIB

JAKARTA -- Rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VI PDI Perjuangan yang digelar Rabu (15/70, langsung ditindaklanjuti. Tim Kampanye Nasional Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto menempuh jalur hukum terkait persoalan pemangkasan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pilpres lalu yang mencapai 69.700 TPS. Anggota Tim Hukum dan Advokasi pasangan Mega-Prabowo, Arteria Dahlan, melaporkan kasus tersebut ke Bawaslu, Kamis (16/7). Menurut pengacara muda ini, penghilangan TPS sebanyak itu tanpa alasan yang jelas merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Arteria mengatakan, penghilangan TPS sebanyak itu merupakan tindakan yang sudah dirancang secara sistematis yang berakibat pada kerugian pasangan capres-cawapres tertentu. "Langkah ini kami tempuh dengan harapan Bawaslu nantinya menyatakan bahwa penghilangan TPS itu merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan KPU," ujar Arteria Dahlan di gedung Bawaslu, Jakarta. Dia berharap, setelah melalui kajian di Bawaslu, nantinya Bawaslu meneruskan persoalan ini ke proses hukum berikutnya.

Dijelaskan, jumlah TPS untuk pemilu legislatif mencapai 519.047, dengan jumlah pemilih per TPS yang sudah jelas. Namun, tiba-tiba, jumlah TPS untuk pilpres hanya mencapai 450.229. itu pun, jumlah pemilih di setiap TPS-nya tidak jelas.

Seperti diketahui, rekomendasi Rakernas VI PDIP antara lain menyimpulkan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilu legislatif dan pilpres telah melanggar prinsip dasar penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta bermartabat, karena banyak ditemukannya pelanggaran, termasuk kekisruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pileg dan pilpres yang menyebabkan hilangnya hak politik rakyat untuk memilih. Rakernas juga menegaskan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai yang menjunjung tinggi hukum, akan tetap menghormati proses pilpres yang sudah berlangsung dan akan mengedepankan langkah-langkah hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. (sam/JPNN)