Pembagian KJP Dinilai Politis, Begini Kata Ahok

jpnn.com - jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapi anggapan yang menyebut pembagian Kartu Jakarta Pintar (KJP) di kantor Wali Kota Jakarta Selatan pada Sabtu (25/2) lalu‎ berbau politis.

Tudingan itu disampaikan oleh M. Taufik selaku Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

‎Taufik menilai pembagian KJP itu bersifat politis karena dilaksanakan di kantor pemerintahan dan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 putaran kedua.

Saat itu, ada enam ribu KJP yang dibagikan oleh Bank DKI.

Ahok mengatakan, pembagian KJP itu dilakukan karena ada keterlambatan pembagian pada Desember 2016 hingga Januari 2017. ‎Kala itu, ada ribuan KJP yang tidak dibagikan.

"Jadi Desember sampai Januari ada 190 ribu KJP tidak dibagikan," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (2/3).

Mantan Bupati Belitung Timur itu menjelaskan, pembagian KJP telat karena ada masalah terkait lelang penyuplai kartu.

Menurut Ahok, keterlambatan pembagian KJP merugikan dia sebagai calon petahana pada Pilkada DKI Jakarta 2017.