Pembagian Saham Newmont Rugikan Sumbawa Barat
Jumat, 10 Juli 2009 – 19:07 WIB
"Aya yang menjadi keinginan kita untuk menjadikan daerah ini sejahtera adanya lewat kebijakan-kebijakan politis, haruslah tetap berpedoman pada UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dengan jelas dan ekspelisit di dalamnya mengatakan semua kebijakan bupati sebagai pimpinan eksekutif yang ada di daerah, harus dan wajib hukumnya mendapat persetujuan dari legislatif/DPRD," ungkap pria yang juga caleg terpilih DPRD Sumbawa Barat dari PPD periode
2009-2014.(sid/JPNN)