Pembangunan Tol Kaltim Terancam Gagal

Miskomunikasi serupa dirasakan pula oleh anggota DPR-DPD RI. Menurut dia, seringkali para wakil rakyat Kaltim di pusat ini diminta untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Namun, hanya permintaan lisan, bukan tertulis dan berdiskusi bagaimana caranya menembus kebijakan atau birokrasi pemerintah pusat yang seringkali dituding tak mendukung pembangunan Kaltim.

Diakui Luther, untuk rencana  pembangunan tol, beberapa anggota DPR-DPD sempat diajak mendengar paparan dari Gubernur Kaltim Awang Faroek. "Tapi kita nggak dikasih data atau semacam proposal pembangunan tol itu," kata Luther, Selasa (8/2). Padahal, jika ada berkas tertulis para wakil rakyat ini bisa merumuskan dan membagi tugas apa langkah yang tepat agar proyek tol terwujud.

Pemerintah Provinsi Kaltim, tambah dia, harus juga menyadari dalam pengajuannya harus dilakukan secara elegan. Jangan sampai muncul anggapan di bahwa Kaltim menuntut hak, karena merasa telah memberi sumbangsih yang sangat banyak lewat sumber daya alam yang telah disetorkan ke pusat. "Sebelum semuanya terlambat dan proyek tol itu tak terwujud, lebih baik kita duduk bersama. Berjuang bersama dan jangan merasa salah satu dominan dibanding lainnya," tegasnya.