Pemberhentian Petahana tak Boleh Lewat Masa Pendaftaran Calon

jpnn.com - JAKARTA – Meski tak dapat melarang kepala daerah mundur demi memuluskan keluarganya maju sebagai calon kepala daerah, namun KPU mengingatkan tanggal waktu pengunduran diri tidak boleh melebihi masa pendaftaran bakal calon kepala daerah, 26-28 Juli mendatang.

“Kami akan cek dan klarifikasi, kalau memang calon punya hubungan dengan petahana. Kalau ternyata (petahana, red) mengundurkan diri, kami akan minta surat pemberhentiannya. Kalau belum atau belum dikeluarkan setelah tanggal pendaftaran, enggak bisa. Nanti selebihnya kewenangan Mendagri,” ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, Rabu (17/6).

Menurut Hadar, pihaknya tidak bisa mengatur bakal calon tidak punya hubungan darah dengan petahana sejak tahapan pilkada dimulai, karena pada saat tahapan 17 April dimulai, Peraturan KPU tentang pencalonan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, belum disahkan.

“Memang tidak bisa kami larang dari awal, misalnya enggak boleh ada hubungan petahana sejak tahapan dimulai. Tapi PKPU belum selesai. Tahapan Pilkada kami hitung 17 April, tapi PKPU belum selesai. Enggak mungkin kami bikin aturan yang mundur sifatnya, karena akan merugikan semua pihak,” ujar Hadar.

Sebenarnya kata Hadar, beberapa waktu lalu pihaknya telah mengirim surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), agar mempertimbangkan tidak memberi izin jika sekiranya ada kepala daerah yang ingin mundur menjelang pendaftaran. Langkah tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan pilkada yang adil.

“Jadi kami meminta surat pemberhentiannya itu agar diturunkan setelah penetapan pasangan calon. Ini agar orangnya  tidak bersiasat dan dalam rangka menciptakan pilkada yang adil,” ujar Hadar.

Namun atas surat tersebut, Kemendagri tak dapat berbuat banyak. Apalagi kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan satu periode sekurang-kurangnya dijalani 2,5 tahun. Sehingga sangat dimungkinkan kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir, mengundurkan diri.(gir/jpnn)