Pemda DKI Prioritaskan Tangani Kemacetan

PEMPROV DKI Jakarta masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat untuk mengurai kemacetan. Pasalnya, selain penanganan banjir, masalah kemacetan sudah menjadi tuntutan seluruh warga Jakarta agar segera dituntaskan.  

“Semua warga Jakarta juga tahu kalau macet itu prioritas. Kenapa tidak bisa dibereskan, karena dari awal saat pembahasan APBD tidak ada skala prioritas, transparansi dan perencanaan yang baik,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto seperti dilansir INDOPOS (gurp JPNN), Jumat (14/1).

Tidak adanya tiga hal prinsipil tersebut membuat realisasi APBD tidak bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Program jauh dari skala prioritas. Usulan masyarakat yang tergabung dalam musrembang juga tidak mampu terkaver dengan baik. Seperti Silpa APBD 2010 hingga mencapai Rp 6 triliun, jika dari awal direncanakan secara baik berdasarkan skala prioritas, anggaran sebesar itu bisa untuk menyelesaikan program besar seperti macet dan banjir. Busway tidak selalu mengeluhkan kekurangan armada seperti saat ini. 

Dari studi banding dengan Kedutaan Amerika dan Kedutaan Australia diketahui, penyusunan APBD di kota-kota dua negara itu dilakukan secara transparan. Warga masyarakat bisa melihat tayangan secara langsung jalannya pembahasan anggaran pembangunan. Sehingga, apa dan bagaimana anggaran pembangunan yang dihasilkan nantinya, seluruh masyarakat sudah mengetahui sejak awal. “Kalau dengan sistem terbuka dan transparan seperti itu ada yang mengusulkan anggaran tidak penting, mereka akan malu,” katanya.