Pemda Usulkan Tunda Penetapan NIP PPPK, BKN Merespons Begini, Guru Honorer Sengsara

Di DKI Jakarta misalnya, usulannya sudah aman dan tinggal proses cetak SK PPPK saja di BKD.

"Nah, seharusnya BKN bilang juga kalau daerah jangan lama mengusulkan ke BKN. Ini agar ketahuan pihak mana yang memperlambat," ucapnya.

Menurut Nur, Pemda jangan lalai dan harus koorperatif. Jika berkasnya lengkap segera diusulkan saja ke BKN. Sebab, BKN menerapkan sistem antre untuk tahapan verifikasi validasi (verval), dan lainnya. Siapa yang pertama, itu diproses dahulu.

Jika Pemda terus menunda bisa-bisa semua berkas yang masuk ke BKN saat verval dianggap sudah kadaluwarsa. Akhirnya yang sengsara guru honorer karena harus mengurus kembali dokumennya.

Nur mencotohkan pengalaman DKI Jakarta yang berkasnya dibuat Desember 2022. Verval di BKN pada Maret 2022, akhirnya berkasnya harus diganti kembali.

Dia menyarankan agar para guru honorer jangan serta merta menyalahkan BKN karena NIP PPPK belum terbit. Sebaiknya berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan, kemudian ke BKN untuk minta info perkembangan prosesnya sampai di mana.

"Jangan sekadar percaya saja, tetapi benar-benar diselidiki di daerahnya juga," ucapnya.

Dia menambahkan, Pemda jangan menutupi fakta sebenarnya. Jika daerah sudah sanggup mengangkat PPPK berarti segala risiko juga harus disiapkan plus minusnya.