Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Pemerintah akan Merombak Pemanfaatan Dana Desa 2018

Kamis, 19 Oktober 2017 – 04:17 WIB
Pemerintah akan Merombak Pemanfaatan Dana Desa 2018 - JPNN.COM
Presiden Jokowi menyalami warga. Foto: Ifransyah/dok.JPNN.com

jpnn.com, BOGOR - Pemerintah akan merombak pemanfaatan dana desa pada 2018 mendatang. Salah satunya difokuskan untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa.

Hal ini menjadi poin penting dari arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas membahas optimalisasi dana desa, di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (18/10).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa Jokowi -sapaan Presiden- meminta kepada kementerian terkait untuk memperhatikan desain dana desa 2018. Alasannya, selama ini penggunaan dana desa digunakan untuk beberapa tujuan seperti membangun prasarana desa, lalu membangun masyarakat desa dan membangun institusi atau organisasi di desa.

Mulai tahun depan, Jokowi meminta agar pembangunan prasarana di desa akan fokus untuk menciptakan kesempatan kerja di desa. Dalam pelaksanaannya, seluruh pekerjaan tidak boleh dilakukan oleh pihak ketiga namun diswakelolakan atau dijalankan sendiri dengan penyerapan tenaga kerja yang maksimal.

"Konsepnya adalah semacam cash for work, jadi semacam pembelian tenaga kerja yang menyerap di desa itu sendiri, dan kemudian mendapatkan upah dari dana desa tersebut, sehingga bisa menimbulkan daya beli di masyarakat desa," ujar Sri Mulyani usai rapat tersebut.

Untuk mengeksekusi arahan Presiden, pihaknya akan melihat desain dalam RAPBN 2018 yang dalam proses persetujuan DPR. Konsep ini nantinya akan tergambar di dalam DIPA Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Dalam Negeri.

"Kami akan melakukan perbaikan di dalam pelaksanaan desain dari penggunaan dana desa," tukas mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

Arahan Jokowi berikutnya adalah meminta kepada menteri-menteri teknis terkait yang memiliki anggaran untuk proyek-proyek infrastruktur dasar seperti Kementerian PUPR, Kememterian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan KKP untuk memfokuskan desain RKKL 2018 untuk memaksimalkan penggunaan penyerapan tenaga kerja. Konsepnya sama, pekerjaan-pekerjaan yang ada sedapat mungkin digarap secara swakelola.

Jokowi meminta agar pembangunan prasarana di desa akan fokus untuk menciptakan kesempatan kerja di desa

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News