Pemerintah Bangun 3.097 KM Rel Kereta Api

jpnn.com - JAKARTA - Dalam waktu lima tahun ke depan, Pemeintah berencana untuk membangun 3097,01 kilometer jalur kereta api. Proyek yang diutamakan adalah untuk pembangunan trans Sumatera, trans Kalimantan, dan trans Sulawesi. Diperkirakan, proyek infrastruktur ini menyedot dana APBN mencapai Rp 111,1 triliun. 

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy S. Priatna mengatakan, prioritas proyek trans Sumatera adalah Sumatera Barat (Sumbar). Kemudian menyambung ke beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera Selatan, Lampung, dan Aceh.

"Total trans Sumatera ini 1.377 kilometer. Dana yang diperlukan dalam lima tahun sebesar Rp 41,1 triliun. Tapi tidak termasuk lahan yang disiapkan pemerintah daerah," ujarnya di kantor Bappenas, kemarin (19/12).

Menurut Dedy, sebetulnya studi terhadap trans Sumaera ini sudah lama selesai. Namun, karena terkendala dana, maka proyek pun terbengkalai. Sehingga, saat ini proyek dalam upaya persiapan peninjauan kembali jalur-jalur kereta api yang bakal menyambungkan seluruh Sumatera di sisi timur itu. "Review desain ini butuh Rp 50 miliar. Seluruh pendanaan diambil dari APBN," ujarnya. 

Begitu pula dengan jalur trans Kalimantan sepanjang 713,01 kilometer. Dengan kebutuhan dana mencapai Rp 35 triliun di luar kebutuhan lahan, proyek ini rencananya mulai konstruksi pada 2016 mendatang. "Tapi sebetulnya jalur ini cenderung belum siap dibandingkan trans Sumatera. Sebab studinya juga lebih dahulu trans Sumatera," paparnya. 

Sementara untuk trans Sulawesi, Deddy mengatakan, rel yang akan dibangun selama lima tahun ke depan mencapai 1.007 kilometer. Sekarang yang sedang dibangun adalah jalur Pare-Pare ke Makassar sepanjang 135 kilometer. Sementara yang akan dikerjakan adalah jalur Manado ke Bitung yang panjangnya 48 kilometer. "Perkiraan dananya juga Rp 35 triliun," ujarnya. 

Satu lagi jalur yang akan dikembangkan adalah trans Papua. Antara lain yang tengah studi adalah jalur Makowari " Sorong, Manokwari " Nabire, dan Nabire " Timika Jayapura. "Sekarang masih feasibility study. Paling cepat mulai konstruksi 2018," terangnya. 

Deddy menjelaskan, pihaknya optimistis beberapa jalur yang telah rampung studi namun gagal dieksekusi tersebut akan terealisasi mulai tahun depan. "Ya memang butuh kerja keras. Karena dananya tidak sedikit. Tapi dengan adanya pengalihan subsidi dan sektor non produktif ke produktif sekitar Rp 130 triliun, bisa menggenjot pembangunan infrastruktur," terangnya.