Pemerintah Belum Berperan Dalam Mengatur Harga Ayam dan Telur

Sabtu, 03 Juli 2010 – 05:25 WIB

JAKARTA - Produsen bibit ayam (day old chicken /DOC), pengusaha peternakan, rumah potong ayam, dan industri pakan, meminta koordinasi dari pemerintah diperbaiki. Hal tersebut harus dilakukan untuk menata rantai produksi komoditas ini untuk meredam fluktuasi harga terutama jelang Ramadhan dan hari raya. Tidak adanya koordinasi dalam memperhitungkan volume suplai merupakan masalah yang merugikan produsen bibit ayam (day old chicken/DOC), pengusaha peternakan, rumah potong ayam (RPA) dan industri pakan, termasuk telur.

"Pada sektor ini pemerintah kurang berkoordinasi dengan para pelaku usaha. Komponen-komponen ini dapat bersinergi untuk menyelesaikan masalah yang terus terjadi di sektor perunggasan," kata Koordinator Forum Masyarakat Perunggasan Indonesia (FMP1) Don P. Utoyo dalam diskusi di Ritz Carlton, kemarin.

Menurut Don, saat ini harga komoditas seperti ayam, telur, dan DOC, semakin berfluktuasi. Pemerintah harus turun tangan untuk menyeimbangkan saat terjadi kemerosotan produksi ataupun sebaliknya, saat terjadi kelebihan produksi. "Bila tidak diatasi maka akan berkurangnya pasokan di hilir. Pemerintah tidak memikirkan dampaknya," ujar Don.

Dari data yang diperoleh Pusat Informasi dan Pemasaran (Pinsar) Unggas, harga untuk ayam broiler saat ini mencapai Rp l5 ribu untuk ukuran 1,4 kiIogram sampai 1,6 kilogram per ekor. Normalnya adalah Rp 11 ribu atau Rp 12 ribu. Sementara harga DOC broiler sempat lesu awal 2010 kendati saat ini menyentuh kisaran Rp 4 ribu per ekor untuk mempersiapkan pasokan menjelang hari raya.