Pemerintah dan Masyarakat Harus Berkolaborasi Dalam Menghadapi Bencana

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah dan masyarakat perlu berkolaborasi dalam mengaplikasikan strategi untuk mencegah dan menghadapi bencana.

Penerapan manajemen bencana (disaster management) dan risk assesment yang baik merupakan bagian strategi tersebut.

“Kita tidak kekurangan pakar untuk melakukan mitigasi bencana, sekarang bagaimana kita membuat cetak biru dalam menghadapi bencana agar masyarakat luas memiliki pemahaman yang baik dalam upaya mencegah dan menyikapi ketika bencana terjadi,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Mitigasi Bencana di Tengah Pandemi yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (10/2).

Pada diskusi yang dimoderatori Drs. Luthfy A. Mutty, M.Si (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah) itu menghadirkan Abdul Muhari PhD (Plt Direktur Pemetaan dan Evaluasi Bancana Badan Nasional Penanganan Bencana/BNPB), Prof. Dwikorita Karnawati (Kepala Pusat BMKG), Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana (Ketua Pusat Studi Kebencanaan Universitas Hasanuddin/Unhas) dan Dr. Ichsan, M.Sc (Tsunami dan Disaster Mitigation Research Center Universitas Syah Kuala) sebagai narasumber.

Selain itu menghadirkan juga H. Rudi Hartono Bangun (Komisi VIII DPR RI Periode 2019 - 2024), dan Ika Ningtyas (Jurnalis Bidang Bencana).

Menurut Lestari, amanat alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu tujuan bernegara kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Tentunya, tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, amanat konstitusi itu juga harus diwujudkan saat bencana melanda di berbagai wilayah di Indonesia.

Karena itu, anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, terjadinya kolaborasi yang baik antara para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk membangun kesadaran bersama bahwa letak geografis Indonesia berada di jalur gempa teraktif di dunia karena dikelilingi oleh ring of fire Pasifik.