Pemerintah dan Masyarakat Harus Berkolaborasi Dalam Menghadapi Bencana

Dengan memiliki pemahaman yang sama soal bencana antara masyarakat dan pemerintah, menurut Rerie, berbagai upaya pencegahan dan strategi dalam menghadapi bencana di tanah air dapat diterapkan dengan baik sehingga bisa menekan potensi timbulnya korban saat bencana.

Menurut Plt Direktur Pemetaan dan Evaluasi Bancana BNPB Abdul Muhari saat ini pihaknya membagi kondisi kebencanaan menjadi empat klaster yaitu bencana geologi dan vulkanologi, banjir dan longsor, gagal teknologi seperti pencemaran lingkungan dan pandemi.

Diakui Abdul, BNPB sudah memiliki kajian risiko dan risk assesment terhadap potensi bencana sampai tingkat kabupaten. Sehingga, jelas dia, kita sebenarnya sudah memiliki acuan data yang bisa dipakai dalam menghadapi ancaman bencana.

Kenyataannya, ujar dia, tingkat kerusakan bangunan akibat bencana pada Januari 2021 (47.000 bangunan), tegas Muhari, jumlahnya sudah melampaui angka kerusakan bangunan akibat bencana sepanjang 2020 (42.758).

Muhari berharap para pemangku kepentingan dapat benar-benar memanfaatkan data potensi kebencanaan yang ada untuk direalisasikan agar bisa meminimalkan potensi kerugian akibat bencana.

Kepala Pusat BMKG, Dwikorita Karnawati mengungkapkan bahwa wilayah Indonesia memang rawan menghadapi fenomena alam yang kompleks karena dipengaruhi kondisi iklim dari dua benua dan dua samudra.

Akibatnya pada Januari-Februari 2021 curah hujannya akan 40%-80% lebih tinggi dari normal atau 200 mm-500 mm per bulan.

Menurut Dwikorita, dengan perkiraan akan terjadinya cuaca yang ekstrim diharapkan para pemangku kepentingan juga melakukan persiapan yang ekstrim juga.