Pemerintah Didesak Bentuk Tim untuk Mengatasi Masalah Rotasi Jabatan di Banggai

Aus menambahkan, DPR mendukung upaya Pemerintah Daerah meningkatkan kinerja aparatur sipil negara di tingkat manapun, termasuk dengan cara merotasi jabatan.

Dia menyebutkan upaya tersebut harus dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, bukan karena suka atau tidak suka.

“Karena kalau pertimbangannya sangat subjektif, rotasi jabatan akan menimbulkan masalah di kemudian hari,” tutup Aus.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Banggai non-aktif, Marsidin Ribangka merasa pemberian sanksi disiplin yang dikeluarkan Komite Etik terhadap dirinya tidak sesuai prosedur dan tidak substansial.

Dia menyebutkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Komite Etik tidak menjelaskan jenis pelanggaran apa dan pasal berapa yang berkaitan dengan pelanggaran dimaksud.

“Sangat tidak masuk akal perkataan 'sembarang' dalam komunikasi via telpon yang sifatnya privasi dapat dikategorikan pelanggaran disiplin berat,” kata Marsidin.

Akibat kasus ini Marsidin mengaku dirugikan baik secara moril maupun materiil dengan ketidakjelasan status ini.

Dia menyebutkan selama dibebastugaskan, dirinya kehilangan hak kepegawaiannya dan merasa dipermalukan di depan umum.