Pemerintah Didesak Segera Memerdekakan Nasib Petani Sawit

Hifdzil kemudian mendesak Mahkamah Agung memberikan fatwa terhadap frasa “lahan garapan” dalam Perpres 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasan Tanah dalam Kawasan Hutan, dengan memasukkan lahan sawit sebagai bagian dari lahan garapan.

Hifdzil juga mendesak DPR melakukan pengawasan terhadap langkah penyelesaian lahan sawit rakyat, dalam kawasan hutan.

Sementara itu kepada pemerintah, Hifdzil meminta untuk membuat dan mengembangkan mekanisme penyelesaian sawit rakyat dalam kawasan hutan, yang bernuansa afirmatif. Seperti perhutanan sosial, reforma agraria, maupun redistribusi lahan garapan.(gir/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: