Pemerintah Diminta Jaga Segitiga Keseimbangan di RUU Omnibus Law Cipta Kerja

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens, menilai langkah pemerintah melahirkan kebijakan omnibus law merupakan terobosan besar. Apalagi, hal yang pertama kali dirangkum adalah RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan.  

"Saya kira ini patut diapresiasi sebagai terobosan hukum yang diharapkan bisa lebih efektif. Cuma, kira-kira apa narasi besar dalam RUU Cipta Kerja dalam konteks omnibus law ini. Tentunya diharapkan negara tetap menjaga segitiga keseimbangan. Yaitu pasar, rakyat dan korporasi," ujar Boni pada diskusi Merawat Keindonesiaan Seri ke-XL, di Jakarta, Senin (16/3).

Boni menilai, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum akhirnya RUU Omnibusz Law Cipta Kerja akhirnya ditetapkan sebagai undang-undang nantinya. Antara lain, dialog antara buruh, pemerintah dan pengusaha perlu diperluas. Tujuannya, agar menghasilkan undang-undang yang mumpuni nantinya.

"Saya kira omnibus law hanya satu case, satu sample dari kompleksnya ruang demokrasi. Segitiga demokrasi adalah segitiga sama sisi antara masyarakat sipil, negara dan pasar. Maka, prinsip tripartit harus menjadi semangat omnibus law, utamanya RUU Cipta Kerja," ucapnya.

Diskusi kali ini mengangkat thema 'Urgensi Omnibus Lawa: Mengkaji Postulat Keadilan Dalam Relasi Buruh-Korporasi Dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja'. Menurut Boni, pihaknya mengambil spesifik postulat keadilan, karena hal itulah yang dipersoalkan kaum buruh.

"Ada beberapa pasal yang menjadi polemik, misalnya upah minimum yang mau diseregamkan. Ada juga persoalan pasal mengenai jam kerja, cuti dan sebagainya. Concern kami selama ini merawat keIndonesiaan yang terkait dengan ideologi, politik, ekonomi dan budaya. Kami menilai keadilan harus punya format dan postulatnya, tidak bisa bicara keadilan di ruang abstrak," pungkas Boni. (gir/jpnn)