Beberapa saksi ahli telah dimintai tanggapannya dalam persidangan MK, seperti pada Rabu (4/4) lalu, antara lain mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Anggito Abimanyu yang menyatakan pembelian saham itu harus seizin DPR. Perlunya persetujuan komisi terkait ini jangan dimaknai menghambat divestasi. (fas/jpnn)
JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Nusa Tenggara Barat (NTB) Baiq Diyah Ratu Ganefi menilai, pemerintah pusat telah mengabaikan