Pemerintah Dinilai Pasif Urus Kasus Rawagede

Kamis, 22 September 2011 – 19:20 WIB

JAKARTA-Sikap pemerintah yang pasif menanggapi berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Indonesia kembali menuai kritikan. Kali ini sikap pemerintah terkait kasus pelanggaran HAM di Rawagede, Karawang Jawa Barat dikritik oleh Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada upaya pemberian bantuan kepada korban penjajahan kolonial Belanda.

“Dimenangkannya gugatan keluarga korban Rawagede sama sekali tidak ada peran dari pemerintah. Terus terang saya kecewa, Belanda adalah penjahat perang karena telah melakukan pembantaian di Rawagede. Tapi kenapa pemerintah seolah diam saja dan justru terkesan menghalang-halangi upaya untuk memenangkan kasus ini,” ungkap Ketua KUKB Batara R Hutagalung saat Diskusi Publik Studi Kasus Rawagede yang berlangsung di Kantor KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/9).

Diterangkan aktivis yang pernah hidup di Jerman Barat selama kurang lebih 30 tahun itu, salah satu indikasi adanya ketidaksukaan pemerintah terhadap pihak yang ingin memperjuangkan kasus Rawagede, terlihat dari sikap para pejabat di kementerian terkait. Salah satunya adalah Kementerian Luar Negeri.

"Saya kecewa, ada salah seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri yang sekarang bertugas di Eropa justru menginginkan kami agar tidak bertindak yang berpotensi mengganggu hubungan Belanda-Indonesia, ini membuktikan bahwa pemerintah tidak berperan sama sekali," ucapnya.