Pemerintah Harus Serius Tuntaskan Utang TPPI

JAKARTA –  Utang PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) terus menimbulkan keprihatinan kalangan analis, dan pelaku usaha minyak dan gas bumi (migas).  Mereka pun mendesak pemerintah untuk serius dan terbuka, secepat mungkin menuntaskan penyelesaian utang TPPI yang mencapai USD 1 miliar atau sekitar Rp 9,92 triliun itu.

Sementara, rencana restrukturisasi atau pembayaran utang dengan saham dinilai hanya akan melindungi kepentingan pemilik lama TPPI, dan cenderung merugikan keuangan negara.

   

Demikian terungkap dalam diskusi bulanan yang digelar Energy and  Mining Editor Society (E2S) di Hotel Sultan Jakarta. Hadir sebagai pembicara Kepala Divisi Humas, Formalitas dan Sekuriti Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BPMigas) Gde Pradnyana, Ketua Komite Tetap Hulu Migas KADIN Firlie Ganinduto, dan Wakil Direktur Reforminer Institute, Komaidi.

 

Firlie menilai, pemerintah tidak serius dan tidak memiliki political will dalam menyelesaikan utang PT TPPI yang berlangsung sejak 2002 itu. Padahal persoalan TPPI sudah menjadi isu nasional yang tidak sehat, termasuk di kalangan pengusaha.