Pemerintah Harus Tegas Tolak Rekam Biometrik Syarat Urus Visa Haji
BACA JUGA: Inilah Dampak Wajib Rekam Biometrik, Jemaah Umrah Terbebani
Proses tersebut dilakukan dengan tujuan mempercepat proses keluarnya CJH di bandara Jeddah maupun Madinah. Sebab mereka tidak perlu lagi antri untuk perekaman biometrik di loket imigrasi bandara Arab Saudi.
Pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Dadi Darmadi menuturkan keingian Arab Saudi mengambil data biometrik CJH tentu dengan beragam alasan. Ketentuan ini juga diterapkan di negara-negara lain. Hanya saja negara lain yang sudah lebih dahulu dilakukan perekaman biometrik, tidak seluas Indonesia penyebaran jamaah hajinya.
’’Alasan pemerintah Arab Saudi mungkin ingin terbesa dari potensi perdagangan manusia, terorisme, dan macam-macam,’’ katanya. Sehingga mereka menerapkan syarat perekaman biometrik dalam pengurusan visa. Termasuk untu visa haji.
Meskipun urusan biometrik itu domain Arab Saudi, sebaiknya jangan sampai menimbulkan kesan membuat repot umat Islam untuk menunaikan haji. Dia berharap jika pemerintah Indonesia berkeberatan dengan rencana tersebut, harus menyampaikan sikap penolakan yang tegas.
BACA JUGA: Urus Visa Umrah Wajib Rekam Biometrik, Biaya Rp 120 Ribu
Dadi menjelaskan melihat implementasi perekaman biometrik untuk visa umrah, memang banyak keluhan. Diantaranya adalah jamaah yang harus keluar ongkos lagi untuk perekaman biometrik. Dia mengatakan di wilayah tertentu, jangankan ke pusat ibukota provinsi, ke pusat ibukota kabupaten/kota saja harus naik pesawat atau menyeberang lautan serta sungai.
Dia berharap sebelum benar-benar diterapkan, infrastruktur perekaman biometrik harus dibenahi terlebih dahulu. Dadi mengusulkan sebaiknya perekaman biometrik tidak dikaitkan dengan pengajuan visa haji. Kemudian pengambilannya dilakukan di tiap-tiap asrama haji atau embarkasi. (wan)