Pemerintah Menyiapkan Insentif bagi ASN Pindah ke IKN, Jokowi: Kalau Enggak Ada Ini, Alot Pasti

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan pemerintah menyiapkan sejumah insentif dan fasilitas untuk aparatur sipil negara (ASN) yang akan pindah ke Ibu Kota Negara Nusantara. Menurut Jokowi, insentif dan fasilitas, seperti rumah dinas maupun tunjangan, itu diberikan agar tidak akan kendala saat pemindahan ASN untuk ditugaskan ke IKN Nusantara.

"Sudah disiapkan insentif, kalau enggak ada ini, alot pasti, tetapi kalau ada insentif, kan, beda," kata Jokowi saat membuka Rakernas KORPRI 2023 di Jakarta, Selasa (3/10). "Rumah dinas, juga ada rumah tapak maupun apartemen. Biaya pindah juga diberikan suami istri plus anak. Ada tunjangan kemahalan dan fasilitas-fasilitas lainnya," tambah Jokowi.

Dia menjelaskan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara dilakukan untuk mewujudkan Indonesia sentris. Hal itu supaya pemerataan ekonomi tidak lagi bertumpu di Pulau Jawa atau Jawa sentris.

Menurut Jokowi, Pulau Jawa sudah dihuni oleh 56 persen penduduk Indonesia yang jumlahnya mencapai 280 juta jiwa. Artinya, 150 juta penduduk Indonesia berada di Jawa. Sebanyak 58 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia berasal dari Jawa, sehingga perputaran ekonomi hanya berpusat di pulau tersebut.

Oleh karena itu, Jokowi menilai daya dukung di Pulau Jawa untuk menampung penduduk sudah tidak kuat lagi,  pemerataan pembangunan harus digeser ke Kalimantan Timur agar Indonesia sentris.

Untuk memulai IKN Nusantara, Jokowi menekankan perlunya pemindahan ASN pemerintah pusat ke Provinsi Kalimantan Timur. Di sisi lain, dia juga mengakui pemindahan ASN ke luar Jawa terkesan lebih rumit, sehingga dibutuhkan pemberian insentif.

"Memang butuh jiwa pionir. Dahulu ditempatkan di luar Jawa saat zaman-zaman dahulu juga biasa saja. Sekarang, kok, jadi agak rumit, kelihatannya, kok, agak rumit. Akan tetapi, kalau nanti nanti sudah ditunjuk bapak pindah, bapak pindah, ibu pindah, ibu pindah, moga-moga semuanya selesai," pungkas Presiden Jokowi. (antara/jpnn)