Pemerintah Nauru Hapus Mekanisme Sidang Banding di Australia

Photo: Muncul kekhawatiran perubahan ini akan mempengaruhi para pencari suaka. (Departmen Imigrasi dan Kewarganegaraan)

Petrus Law juga prihatin bahwa lembaga eksekutif di Nauru telah bertindak di luar kekuasaannya.

"Sejarah yang berlangsung selama empat tahun terakhir telah memberi kesan kepada saya bahwa Pemerintah tidak memiliki pemahaman nyata tentang aturan hukum dan pemisahan kekuasaan," katanya.

"Cara keputusan telah diintervensi - atau dikomentari - oleh anggota parlemen ... dan fakta bahwa keputusan Mahkamah Agung telah diabaikan membuat saya berpikir bahwa para Hakim mungkin merasa ditekan oleh Parlemen dalam pengambilan keputusan mereka. "

Dampak serius bagi pencari suaka

Banyak dari upaya banding terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung Nauru yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Australia adalah kasus-kasus yang melibatkan para pencari suaka.

Pengacara dan advokat terkemuka George Newhouse menggambarkan perubahan itu sebagai masalah yang sangat serius bagi pencari suaka di Nauru.

"Ketika Pengadilan Tinggi memiliki catatan mampu menjungkirbalikkan delapan dari 11 keputusan buruk oleh pengadilan Nauruan terhadap pencari suaka, sangat penting bahwa para pencari suaka itu memiliki pengadilan independen yang dapat mereka datangi untuk naik banding," kata Newhouse.

Australia adalah pemberi donor bantuan luar negeri terbesar di Nauru dan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Nauruan pada pengaturan untuk negara Pasifik untuk memproses pencari suaka yang ingin datang ke Australia.