Pemerintah Perkuat Posisi Gubernur di Hadapan Bupati
Jumat, 15 April 2011 – 04:45 WIB
Selain itu, pemerintah pusat tetap bisa mengambil tindakan langsung jika ada perbedaan antara Gubernur dengan Bupati/wali kota. "Nanti kalau ada perbedaan pandangan antara gubernur dengan bupati, kita bisa ikut menyelesaikan dengan ditarik ke pusat. Misalnya kalau ada perbedaan lantas ada kesemena-menaan, kita akan turun tangan," lanjutnya.
Bagaimana dengan sanksi bagi gubernur yang tidak menaati perintah pemerintah pusat? Mendagri lagi-lagi menegaskan, pemerintah tidak akan serta merta memberi sanksi. Alasannya, pemerintahan lebih mengedepankan etika pemerintahan.
"Kan bisa saja kita memanggilnya, memberikan penjelasan. Ini kan lebih kepada etika berpemerintahan," tandasnya.