Pemerintah Resmikan Layanan Terpadu bagi TKI di Banyuwangi

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan adanya LTSA di Banyuwangi akan memberikan kepastian kepada pekerja migran untuk memperoleh pelayanan yang mudah, murah dan solutif.

"Dulu sulit, mahal dan tanpa kepastian sehingga celah itu dimanfaatkan calo. Akibatnya banyak pekerja migran lebih baik ilegall yang berdampak adanya persoalan. Sekarang ada perubahan yang tadinya sulit, mahal, lama menjadi mudah, murah dan ada kepastian, " ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Kemnaker Soes Hindharno menambahkan melalui LTSA ini masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri bisa mendapatkan informasi lowongan kerja, mengurus dokumen yang dibutuhkan seperti paspor, dokumen kependudukan, dan asuransi BPJS.

Pemerintah sejak tahun 2015-2018 akan membangun 32 LTSA. Pada tahun 2015, 3 LTSA diresmikan kabupaten Gianyar, provinsi Jatim dan NTB. Setahun berikutnya dibangun 6 LTSA yakni di provinsi Kalbar, kabupaten Kupang, kabupaten Sumba Barat Daya, provinsi NTT, provinsi Kepri dan kabupaten Nunukan.

Sepanjang 2017 pemerintah telah meresmikan 13 LTSA di kabupaten Cilacap, Brebes, Pati, Kendal, Tulungagung, Sambas, Loteng, Lobar, Lotim, Sumbawa, Karawang, Sukabumi dan kabupaten Cirebon.

Direncanakan tahun 2018 akan didirikan LTSA di kabupaten Banyumas, Grobogan, Wonosobo, Ponorogo, Madiun, Banyuwangi, Bima dan Sika. Sebanyak 2 LTSA yang diupgrade adalah LTSA kabupaten Indramayu dan Subang.

Turut hadir dalam acara ini, Sekretaris II bidang pembangunan sosial Kedubes Australia Darrell Hawkins, Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardhani, Kabiro Humas Kemnaker Soes Hindharno dan Kadisnaker Banyuwangi Syamsul Alam Sudrajad, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah.(jpnn)