Pemerintah Revisi Target Perhutanan Sosial 12,7 Juta Hektar

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah merevisi target program perhutanan sosial yang awalnya dalam lima tahun pemerintahan Joko Widodo ditarget seluas 12,7 juta hektare, dikurangi menjadi 4,38 juta hektare saja.

Hal ini diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR pada Senin (19/3).

Saat itu, Siti ditanya mengenai realisasi salah satu program andalan Jokowi dalam pemerataan ekonomi masyarakat.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Roem Kono, Siti menyebutkan, realisasi perhutanan sosial sampai dengan 8 Maret 2018 tercatat seluas 1,478 juta hektare. Sementara di dalam RPJMN pemerintah disebutkan targetnya 12,7 juta hektare.

"Angka 12,7 juta hektare adalah proyeksi secara menyeluruh, tetapi sesungguhnya proyeksi sampai dengan 2019 itu tidak dimungkinkan tercapai 12,7 juta. Oleh karena itu kami memang melakukan penyesuaian target yaitu menjadi 4,38 juta hektare sampai dengan 2019," ucap Siti.

Dia pun menyampaikan sejumlah langkah yang dilakukan untuk mencapai target tersebut, antara lain melakukan percepatan verifikasi, penajaman blue print areal perhutanan sosial, hingga penguatan kelompok kerja yang melakukan proses verifikasinya.

"Supaya usulan masyarakat cepat diproses. Pada saat ini dengan realisasi 1,4 juta hektare itu sebetulnya yang sedang menunggu untuk di-SK-kan antara 900 sampai satu juta hektare. Animonya memang cukup besar, sehingga percepatannya harus dilakukan," sebut mantan sekjen DPD RI itu.

Terkait alasan penurunan target yang cukup drastis, Siti kembali menjelaskan bahwa angka 12,7 juta hektare tersebut merupakan cita-cita awal pemerintahan Jokowi.