Pemerintah Siapkan Unit Kerja Khusus Papua

Minggu, 27 Februari 2011 – 23:23 WIB

Karenanya, keberhasilan pelaksanaan Otsus di NAD juga akan diterapkan di Papua. "Model di Aceh terbukti efektif dalam menjalankan program. Papua seharusnya juga bisa efektif karena otonomi khusus sudah diberikan baik dalam hal pendanaan maupun pelaksanaan pemerintahannya,” imbuh Djohermansyah.

Meski demikian birokrat yang akrab disapa dengan nama Prof Djo itu menegaskan bahwa pemerintah pusat hanya akan mengatasi persoalan-persoalan yang menghambat dalam pelaksanaan pembangunan di Papua. Sedangkan Pemerintah Daerah maupun masyarakat Papua memiliki kewenangan untuk menentukan program pembangunannya. "Jadi nanti pemerintah pusat sifatnya membantu ketika ditemukan kekurangan dan hambatan," tandasnya.

Terpisah, Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) yang juga tergabung dalam Aliansi Untuk Papua (AUP) mengharapkan pintu dialog antara pemerintah pusat dan Papua tetap dibuka. Alasannya, dialog merupakan cara yang bermartabat untuk menuntaskan persoalan di Papua sekaligus menghindari munculnya kekerasan.

“Dialog antara Jakarta dengan Papua merupakan indikator keseriusan pemerintah dalam menjaga dan memenuhi hak-hak dasar rakyat Papua,” ujar Indria.(ara/jpnn)

JAKARTA – Pemerintah pusat tak sabar lagi melihat lambatnya proses pembangunan di Papua dan Papua Barat yang sudah berstatus Otonomi Khusus

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News