Pemerintah tak Punya Kebijakan Jangka Panjang Tangkal Paham Radikal

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta Ali Munhanif‎ menyatakan, pemerintah belum memiliki kebijakan jangka panjang ‎untuk menangkal agar generasi muda tidak terjebak dalam radikalisme. Ali mengaku menyesalkan hal itu.

"Dalam konteks penyebaran paham-paham radikal, respon kita terhadap fenomena ini sebenarnya fluktualif. Itu yang saya sesalkan dari berbagai kebijakan pemerintah yang seringkali tiba-tiba menjadi paranoid tentang suatu hal, tapi untuk jangka waktu yang cukup lama, dia diam," kata Ali dalam diskusi "Mengapa blokir situs online?" di Menteng, Jakarta, Sabtu (4/4).

Ali menyarankan, Badan Nasional ‎Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak perlu fokus pada kebijakan operasional terkait radikalisme. Sebab, hal itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang produktif.

Menurut Ali, ‎penindakan sebaiknya diserah‎kan kepada polisi dan Densus 88. "‎BNPT ada baiknya punya semacam strategi yang terprogram, memberikan masukan, dan harus canggih," ucapnya.

Dengan begitu, Ali menambahkan, apabila ada program-program atau kampanye yang disampaikan di ruang publik untuk mengajarkan kekerasan bisa segera dihindari.

"Apabila ada ruang publik yang kira-kira disusupi oleh program-program atau kampanye kekerasan, mengajak kebencian dan seterusnya, itu bisa dengan cepat dihindari," tandasnya. (gil/jpnn)