Dia menilai positif desakan masyarakat agar KPK segera menangani kasus pengemplangan royalty yang melibatkan PT Adaro Indonesia dan sejumlah perusahaan yang lain. “KPK akan mempelajari peraturan yang ada di balik kewajiban memungut royalty bagi perusahaan batubara tersebut,” kata Yasin. (Fas)
JAKARTA - Koordinator Pusat Data dan Analisis Indonesia Corruption Watch, Firdaus Ilyas, menilai pemerintah tidak serius dalam menyelesaikan masalah