Pemerintah Tata Ekosistem Logistik Nasional Demi Meningkatkan Daya Saing Ekonomi dan Investasi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan kinerja logistik nasional untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional melalui penataan ekosistem logistik.

Langkah ini diimplementasikan oleh Presiden Joko Widodo dengan menerbitkan Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah strategis dalam penataan ekosistem logistik, antara lain melalui simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi.

Kemudian, kolaborasi antara layanan pemerintah dan pelaku kegiatan logistik internasional maupun domestik, penyederhanaan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitas pembayaran antar pelaku usaha terkait proses logistik, serta penataan tata kelola ruang kepelabuhan dan jalur distribusi.

“Masalah logistik nasional ini merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan daya kompetisi dari perekonomian Indonesia. Upaya terus memperbaiki tentu merupakan kerja sama semua instansi atau institusi yang telah melaksanakan keputusan presiden mengenai program untuk perbaikan nasional ekosistem ini," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers daring bersama Ekosistem Logistik Nasional di Jakarta, Kamis (24/9).

Melalui Ekosistem Logistik Nasional, biaya logistik di Indonesia yang masih tergolong tinggi dibanding negara ASEAN lainnya yang saat ini mencapai 23,5 persen dari PDB ditargetkan turun hingga mencapai 17 persen. Selain itu, lewat program ini performa logistik yang stagnan berdasarkan data diharapkan dapat berkembang dan tumbuh serta tercipta persaingan yang sehat dan transparan.

Dengan didukung oleh sistem teknologi informasi, Ekosistem Logistik Nasional menciptakan kolaborasi digital seluruh proses government-to-government, government-to-business, serta business-to-business dimulai dari proses penyelesaian dokumen kedatangan pengangkut laut dan udara, customs clearance, perizinan, penyelesaian dokumen pengeluaran dari pelabuhan (SP2), serta pencarian alat angkut truk sampai dengan ketersediaan warehouse dapat dilakukan dalam satu platform.  

Melalui mekanisme single submission pada sistem Indonesia National Single Window (INSW), Ekosistem Logistik Nasional menghadirkan “satu wajah Pemerintah” dalam memberikan layanan di bidang logistik termasuk kegiatan ekspor, impor, dan domestik yang dikelola oleh berbagai kementerian lembaga (K/L).