Pemerintah Yakin LCS Indonesia-China Bakal Memulihkan Ekonomi Nasional

"Sayangnya sebagian besar transaksi perdagangan dan investasi Indonesia-Tiongkok masih menggunakan mata uang US dolar. Dominasi mata uang US dolar dalam transaksi dan perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan mata uang rupiah sering kali mengalami tekanan depresiasi terutama pada periode terjadinya aliran modal keluar negeri dari Indonesia atau saat jatuh tempo pembayaran utang luar negeri yang umumnya juga dilakukan dalam mata uang US dolar," kata Dubes dalam webinar yang dipandu oleh Kepala Bank Indonesia Perwakilan Beijing Arief Hartawan itu.

Kondisi ketergantungan terhadap mata uang dolar AS yang cukup tinggi itu, kata Djauhari, akan berdampak pada stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Tidak heran jika pergerakan mata uang rupiah terhadap US dollar dalam beberapa periode terlihat lebih fluktuatif, walaupun saat ini sudah jauh lebih stabil," ujarnya.

Kondisi yang fluktuatif tersebut, kata dia, menyulitkan bagi dunia usaha karena nilai mata uang merupakan indikator yang sangat penting dan menentukan kalkulasi usaha.

"Oleh karena itu, semakin fluktuatif pergerakan mata uang akan menimbulkan ketidakpastian dan berimplikasi pada lebih mahalnya biaya transaksi karena untuk menghindari risiko kerugian akibat selisih kurs, maka dunia usaha perlu melakukan lindung nilai atau 'hedging' dengan biaya yang lebih mahal," tuturnya.

Terkait adanya risiko atas fluktuasi mata uang dua negara yang berimplikasi pada biaya bagi dunia usaha itulah dia menyambut gembira implementasi LCS yang diprakarsai oleh Bank Indonesia bersama dengan Bank Sentral China (PBOC).

"Terobosan ini menjadi upaya penting dalam mengefisienkan transaksi pembayaran antara Indonesia dan Tiongkok yang semakin meningkat. Jika sebelumnya nilai mata uang dilakukan dengan cross rate ke US dollar, maka dengan skema LCS penentuan nilai mata uang antara rupiah dengan yuan dapat dilakukan secara langsung. Artinya, ada penghematan bagi dunia usaha terkait biaya kurs itu," kata Dubes Djauhari Oratmangun. (ant/dil/jpnn)