Pemerintahan SBY Tidak Pantas jadi Kambing Hitam

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menilai kritik terhadap mewahnya penyelenggaraan Annual Meeting IMF - World Bank 2018 di Bali tidak pantas dilemparkan kepada pemerintahan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Setidaknya ada tiga tiga catatan kenapa sikap lempar batu sembunyi tangan semacam itu tidak pantas dilakukan oleh pemerintah," kata Heri, Kamis (11/10).

Pertama, kata dia, saat diusulkan oleh pemerintahan sebelumnya, Indonesia tidak sedang menghadapi kondisi force majeure. Menurutnya, Indonesia juga tidak sedang menghadapi situasi prihatin, berhadapan dengan tekanan ekonomi, atau bencana alam yang membutuhkan perhatian besar dari pemerintah.

"Jangan lupa, setelah melunasi utang terhadap IMF pada 2006, rezim SBY punya alasan yang cukup untuk menegakkan kepalanya saat berbicara mengenai IMF," ungkap Heri.

Kedua, lanjut Heri, jika merasa berbeda haluan dan identitas ideologis dengan rezim sebelumnya, maka pemerintah Presiden Jokowi sebenarnya memiliki waktu yang cukup banyak untuk membatalkan kegiatan tersebut sejak 2015 silam.

"Namun toh kesempatan itu tidak dimanfaatkan oleh mereka, atau jangan-jangan takut di tinggal Washington setelah sebelumnya dekat dengan Tiongkok,” kata Heri.

Ketiga, lanjut Heri, dengan adanya berbagai bencana besar yang terjadi pada 2018 ini, tekanan krisis nilai tukar rupiah yang memengaruhi keuangan negara, defisit transaksi berjalan yang tembus tiga persen, maka pemerintahan saat ini sesungguhnya memiliki banyak alasan teknis untuk membatalkan. Paling tidak mengurangi standar kemewahan kegiatan tersebut.

"Sebab, meskipun bidding proposal kegiatan tersebut dilakukan pada 2014, namun anggaran kegiatannya disusun oleh pemerintahan yang sekarang. Apakah itu juga dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo? Ternyata juga tidak," ujar dia.