Pemilu 2019, KPU Siapkan Nyaris Satu Miliar Surat Suara

Rencananya, lanjut Arief, pengadaan logistik pemilu akan dimulai pada awal atau pertengahan tahun depan.

Prosesnya melalui e-katalog, lelang, atau penunjukan langsung sesuai ketentuan yang ada. Untuk menghindari persoalan hukum dalam proses penyediaan logistik, pihaknya sangat hati-hati.

Sebab, jumlah anggaran yang digunakan tidaklah sedikit. ”Sekitar 20 persen dari total anggaran pemilu Rp 18 triliun,” imbuhnya.

Arief menjelaskan, KPU akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan banyak lembaga. Mulai kepolisian, kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bentuk kerja sama dan konsultasinya beragam dan disesuaikan dengan kewenangannya. ”Misal, proses pengadaan kami kerja sama dengan LKPP. Agar tidak terjadi korupsi, kerja sama dengan KPK,” tuturnya.

Bukan hanya itu, dalam pertemuan bersama dengan semua perusahaan kemarin, KPU juga mewanti-wanti untuk tidak berupaya main curang.

Sementara itu, Kasubdit Pengadaan Barang dan Jasa Kejaksaan Agung Irwan Sinuraya mengatakan, selama proses perencanaan sampai dengan pengadaan, pihaknya akan melakukan pendampingan. Bentuknya mulai diskusi hingga pemaparan progres. (far/c6/fat)