Pemilu 2024 Dinilai Dalam Bayang-Bayang Orkestrasi Penguasa

“Ini soal orkestrasi lewat pelanggaran hukum, prosedural, dan pelanggaran etika dan moral publik karena ada nepotisme, dinasti yang menggunakan perangkat negara untuk merekayasa sehingga lahirlah putusan MK Nomor 90 yang menjadi dasar bagi pencapresan Gibran,” ujarnya.

Julius pun menyatakan pencawapresan Gibran sudah pasti pelanggaran hukum, pelanggaran prosedur, pelanggaran etika berat sudah pasti tidak terlegitimasi dan tidak sah, meskipun berlaku.

Pada titik ini, rakyat tidak punya pilihan lain selain memilih yang sudah dipilihkan.

"Jadi bukan pemilih yang menentukan, karena pemilih memilih di lembar kertas. Namun, Presiden Jokowi menciptakan sebuah rekayasa dengan segala kekuasaannya yang berujung pada kertas yang sudah ditentukannya juga. Artinya masyarakat disajikan pada pemilu yang rekayasa," pungkas Julius.(fri/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!