Pemindahan Ibu Kota: Kementerian Ini yang Pertama Kali Harus Boyongan ke Kaltim

jpnn.com, YOGYAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan ada tiga tahapan pembangunan ibu kota baru di Kaltim selama periode pembangunan pada 2020.

"Infrastruktur sudah ditetapkan. Saya baru ditelepon menteri keuangan soal kebutuhan anggaran 2020. Sedang disiapkan oleh Kemenkeu Jakarta," kata Menteri Basuki seusai menyampaikan kuliah umum di Grha Sabha Pramana, UGM, Yogyakarta, Selasa (27/8).

Menurut Basuki, dari tiga tahapan itu, pertama yang dilakukan adalah mendesain kawasan. Desain meliputi Ruang Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang akan mencakup Istana Negara, kantor-kantor kementerian, perumahan, dan kawasan komersialnya.

"Sekarang disiapkan (lahan) 180 ribu hektare. Bappenas untuk awalnya untuk kebutuhan bangunan pemerintahan sekitar 40 ribu hektare," kata Basuki.

Tahap kedua, kata Basuki, dilakukan desain kriteria prasarana dasar seperti jalan, drainase, waduk, serta air bersih. Untuk akses transportasi tidak hanya jalan darat melainkan juga rel kereta api. Kemudian pada tahap ketiga yakni pembangunan perumahan dan perkantoran.

"Yang akan kita bangun adalah prasarana dasarnya dulu seperti jalan, drainase, air bersih, dan beberapa kantor," kata dia.

BACA JUGA: Ujang: Ada Aroma Bisnis dan Politis Terkait Kebijakan Pemindahan Ibu Kota

Sementara itu, kata dia, untuk pembiayaan keseluruhan pembangunan ibu kota baru antara lain 19 persen bersumber dari APBN khususnya untuk prasarana dasar. Selain itu, 54 persen berasal dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi dari swasta dan BUMN.