Pemkot Bekasi Kewalahan Membiayai Program Berobat Gratis

”Padahal kalau hanya sakit seperti itu, cukup ke puskesmas saja. Dokter puskesmas juga sanggup menanganinya. Jadi tidak usah langsung ke rumah sakit swasta. Itu tidak efisien,” paparnya juga.

Ditambah lagi, banyak pemegang kartu KS NIK memilih berobat ke rumah sakit swasta dan enggan berobat ke RSUD Kota Bekasi. Karena di rumah sakit itu, pengguna KS NIK diberikan pelayanan kelas III.

"Sistemnya ini yang coba kami perbaiki, supaya penanganan kegawatdaruratan tetap jalan, sedangkan warga yang sakit-sakit ringan juga tetap tertangani oleh dokter," cetusnya.

Sayangnya, Pepen enggan berkomentar seputar fakta pembengkakan APBD dalam bidang kesehatan terkait program berobat gratis bagi ratusan ribu warganya yang kurang mampu tersebut.

"Ini bukan soal biaya yang bengkak, tapi sistem. Kalau soal bengkak (anggaran), jaminan kesehatan nasional (BPJS) saja itu luar biasa (bengkaknya)," paparnya juga.

Tapi Wali Kota Bekasi dua periode itu mengakui, hingga Oktober 2018, alokasi dana KS-NIK yang dianggarkan APBD 2018 sebesar Rp 200 miliar telah terpakai.

Karena itu, dengan sistem baru ini dia berharap dana sebesar itu bisa lebih efisien penggunaannya. Berdasarkan data yang diperoleh koran ini, alokasi anggaran KS-NIK tahun 2017 mencapai Rp 90 miliar.

Kemudian tahun selanjutnya 2018, naik jadi Rp 200 miliar. Dana ratusan miliar dari APBD itu untuk meng-cover biaya berobat sebanyak 743 ribu kepala keluarga pemegang KS-NIK.