Pemkot Surabaya 'Menelantarkan' Pasien Covid-19, Bikin Dokter Joni dan Khofifah Geregetan

jpnn.com, SURABAYA - Adu argumen antara Pemprov Jawa Timur dan Pemkot Surabaya soal penanganan klaster corona di pabrik rokok H.M Sampoerna beberapa minggu lalu sudah mereda.

Namun, 'perang dingin' yang dipicu miskomunikasi dalam percepatan penanganan Covid-19 itu kini berlanjut ke jilid II.

Masalah bermula dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya milik Pemprov Jatim kelabakan karena kedatangan puluhan pasien Covid-19 dari Kota Surabaya, pada Sabtu 16 Mei 2020.

Tanpa komunikasi terlebih dulu, pasien dibawa ke di IGD RSUD Soetomo. Ada sekitar 35 pasien Covid-19 rujukan dari Pemkot Surabaya yang belum kebagian kamar.

Karena seluruh kamar untuk pasien Covid-19 penuh, pihak RSUD Dr. Soetomo terpaksa memindahkan pasien sakit akut ke ruang lain supaya bisa digunakan untuk pasien Covid-19 yang tak kebagian kamar.

Dikhawatirkan pasien ini bisa menularkan virus ke pasien lain.

“Untuk proses itu butuh waktu dan perlu dilakukan penyemprotran desinfektan ruangan. Makanya pihak perawat jaga sampai menulis pengumuman ruang IGD penuh. Maksudnya itu perlu jeda waktu untuk evakuasi dan penyemprotan desinfektan, bukan menolak pasien,” tegas Dirut RSUD Dr. Soetomo Surabaya dr Joni Wahyuhadi saat jumpa pers di Grahadi Surabaya.

Menurut Joni, yang menjabat Ketua Gugus Satgas Covid-19 Jatim ini, merujuk pasien ke RSUD Dr. Soetomo itu ada mekanisme sistem rujukan yang harus dilalui dan sudah diatur dalam PMK rujukan No.1 tahuun 2012.

“Tak ada komunikasi sama sekali dengan pihak Soetomo. Padahal di RSUD Soetomo ada 4 call center yang bisa dihubungi. Tak etis lah, masak pasien hanya ditaruh IGD lalu ditinggall, ini kan kasihan pasiennya dan bikin repot pihak yang ketaruhan pasien,” ungkap Joni.