Pemprov Buka Peluang Terima Hibah untuk Sekolah Gratis

Pemkot mengupayakan kewenangan bisa tetap di Surabaya.

Tetapi, masih perlu menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Kondisi tersebut membuat anggota Banggar DPRD Surabaya ikut galau. Herlina menjelaskan, Surabaya tidak mungkin menganggarkan biaya SMA/SMK gratis lantaran pos anggarannya berbeda. Yakni, bopda dan hibah.

''Besok (hari ini) masih ada pembahasan KUAPPAS. Nanti baru ada kejelasan," ujar ketua komisi A tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Agus Imam Sonhaji menerangkan, segala opsi masih bisa ditempuh.

Hanya, dia enggan mengomentari soal Pemprov Jatim yang mau menerima bantuan keuangan dari Surabaya.

"Belum dianggarkan di KUAPPAS. Tadi (kemarin) ditunda dan dilanjutkan lagi besok," kata dia singkat.

Bila Pemkot Surabaya salah langkah, biaya pendidikan SMA/SMK sejak Januari 2017 bakal ditanggung wali murid.