Pemprov DKI Bakal Hidupkan Kampung Deret Lagi

jpnn.com - JAKARTA PUSAT – Program Kampung Deret peninggalan Joko Widodo saat masih menjadi Gubernur DKI sepertinya bakal dipertahankan. Tahun ini saja Pemprov DKI mengalokasikan anggaran Rp 1 miliar untuk kajian awal program Kampung Deret.

Padahal, tahun ini pula program tersebut resmi dihapus karena dipersoalkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK mendapati beberapa titik perumahan dalam program itu yang ternyata berdiri di atas lahan milik negara.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Ika Lestari Aji menyatakan, program kajian tersebut bertujuan menghindari sengketa lahan Kampung Deret agar tidak terulang bila proyek itu kembali dihidupkan tahun depan. Kajian tersebut meliputi aspek kawasan, legalitas lahan, dan pendataan warga. Dengan kajian itu, mantan Kasudin Sosial Jakarta Utara tersebut optimistis warga yang mendapat bantuan adalah orang-orang yang laik.

Selain itu, dia berharap masalah seperti tahun lalu tidak terulang. ’’Kami akan selesaikan seluruh masalah yang menyangkut Kampung Deret,’’ ujarnya Sabtu (14/2).

Lantaran masih dikaji, Ika belum bisa menjelaskan jumlah titik Kampung Deret dan besaran anggaran yang dikeluarkan tahun depan. Saat disinggung soal pihak yang akan menjalankan program tersebut, dia menuturkan, Wagub DKI Djarot Saiful Hidajat menyatakan ingin menyerahkan sepenuhnya kepada swasta. Alasannya, pemprov tidak ingin bermasalah lagi dengan BPK karena dikritik soal lahan.

’’Nanti kami yang menjalankan. Kan anggarannya dari dana bansos,’’ jelasnya.

Menurut Djarot, absennya program Kampung Deret tahun ini tentu membuat komitmen peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota yang digagas pemprov dipertanyakan. Selain itu, pihaknya mengakui, tahun ini tidak ada program pengganti dari program penataan dan pembangunan kampung.

Sementara itu, pengamat tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriyatna mengimbau pemprov agar menata lingkungan secara menyeluruh. Bukan hanya pembangunan rumah, tetapi juga taman, saluran air, serta tempat pembuangan dan pengelolaan sampah.